Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah
A. Latar Belakang
Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000) Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008) reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.
Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi borokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi administrasi yang ada di pemerintahaannya. Salah satu reformasi administrasi yang dapat dilihat yaitu di pemerintah kabupaten Sragen. Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen cukup membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang menyumbang
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi lebih meningkat dari tahun ketahun. Dengan anggaran yang meningkat tersebut nantinya pemerintah akan lebih banyak mengakomodasi apa yang diinginkan warganya.Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten unggulan yang dijadikan percontoh bagi kabupaten yang lain. Hal tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan Kurniawan (2008) yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat banyak program inovasi yang layak dicontoh oleh Daerah lain di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga kelompok besar program yaitu program reformasi birokrasi, pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat dan PNS.
Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan observasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang reformasi administrasi yang dilakukannya. Melihat reformasi tersebut akan ditinjau dengan prespektif reformasi birokrasi dengan lima bagiannya yang sudah dijelaskan diatas. Makalah ini berjudul “Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.
Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000) Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008) reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.
Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi borokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi administrasi yang ada di pemerintahaannya. Salah satu reformasi administrasi yang dapat dilihat yaitu di pemerintah kabupaten Sragen. Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen cukup membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang menyumbang
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi lebih meningkat dari tahun ketahun. Dengan anggaran yang meningkat tersebut nantinya pemerintah akan lebih banyak mengakomodasi apa yang diinginkan warganya.Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten unggulan yang dijadikan percontoh bagi kabupaten yang lain. Hal tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan Kurniawan (2008) yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat banyak program inovasi yang layak dicontoh oleh Daerah lain di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga kelompok besar program yaitu program reformasi birokrasi, pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat dan PNS.
Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan observasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang reformasi administrasi yang dilakukannya. Melihat reformasi tersebut akan ditinjau dengan prespektif reformasi birokrasi dengan lima bagiannya yang sudah dijelaskan diatas. Makalah ini berjudul “Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.
Baca Selengkapnya... Silahkan Download
0 Comments